Mengapa Audit Forensik

A.    Pengantar

Association of Certified Fraud Examiners  mengelompokan fraud dalam tiga kelompok, yaitu corruption, asset misappropriation, dan fraudulent financial statement. Fraud menghancurkan pemerintahan maupun bisnis. Fraud berupa korupsi lebih luas daya penghancurnya.

B.     Corporate Governance

Fraud atau korupsi merupakan kelemahan dari corporate governance atau kelemahan di sektor korporasi. Perusahaan yang governance-nya lemah, akan dihukum oleh pasar modal berupa lebih rendahnya harga saham mereka. Dengan kata lain, saham mereka harusnya mempunyai nilai yang lebih tinggi jika mempunya good corporate governance. Khusus di Indonesia, perhatian akuntan forensk adalah penemuan fraud dalam arti korupsi. Gerkan memerangi korupsi adalah gerakan yang bersifa global.

C.     Corporate Perceptions Index

Indek persepsi korupsi atau CPI sangat dikenal di Indonesia. CPI adalah indeks mengenai persepsi korupsi di suatu negara. Indeks ini diumumkan oleh TI. TI adalah organisasi masyarakat madani global yang mempelopori pemberantasan korupsi. Misi TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas dari korupsi.

D.    Global Corruption Barometer

GCB merupakan survei pendapat umum yang dilakukan tahun 2003. Survei dilakukan oleh Gallup International. GCB berupaya memahami bagaimana dan dengan cara apa korupsi mempengaruhi hidup orang banyak, dan memberikan indikasi mengenai bentuk dan betapa luasnya korupsi dari sudut pandang anggota masyarakat di seluruh dunia. Data-data yang dirilis oleh CPI berupa peta CPI, dan tabel-tabel yang menyajikan peringkat , skor, banyaknya survey yang digunakan, dan tingkat keandalan data dari beberapa negara yang disurvey. Standar deviasi dan confidance adalah konsep yang dipakai untuk menjelaskan tingkat keandalan data. Ukuran lainnya adalah jumlah kajian yang dipakai, dn siapa yang melakukan kajian tersebut.

E.     Bribe Payers Index

Diantara negara pengekspor, Belgia dan Kanada yang paling kecil kemungkinannya melakukan penyuapan ketika beroperasi di luar negeri. Pada ekstrim lain, para eksekutif memeringkat Rusia sebagai negara yang paling besar kemungkinannya melakukan penyuapan ketika beroperasi di luar negeri.

Negara – negara dan teritorial dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok I terdiri atas negara – negara yang perusahaannya paling kecil kemungkinannya melakukan penyuapan ketika beroperasi di luar negeri. Kelompok 4 terdiri atas negara – negara yang perusahaannya paling besar kemungkinannya melakukan penyuapan ketika beroperasi di luar negeri.

F.      Korupsi Dan Iklim Investigasi – Kajian Perc

Political and Economic Risk Consultancy, Ltd melakukan kajian untuk menilai resiko politik dan ekonomi suatu negara. Kajian – kajian ini merupakan refrensi bagi pebisnis yang akan dan sudah menanamkan modalnya di negara yang bersangkutan. Untuk tahun 2010, posisi Indonesia menurut PERC masih terkorup di antara negara – negara kunci di Asia.

Akuntansi Forensik

A. Audit Forensik

     Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat.

Akuntansi forensik dipraktikan dalam bidang yang luas, yaitu:

• Dalam penyelesaian sengketa antar individu
• Di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum
• Di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara
• Di departemen atau kementrian, pemerintah pusat dan daerah

 B. Disiplin dan Profesi Forensik Lainnya

     Beberapa profesi forensik lainya selain audit forensik, antara lain :

• Forensic anthropologist                               
• Forensic chemist
• Forensik dentist
• Forensic document investigator
• Forensic entopologist

     Dalam sidang pengadilan ahli – ahli forensik dari disiplin yang berbeda, termasuk akuntan forensik, dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli. Dalam praktik, kelompok ahli lainnya juga terdiri dari para akuntan atau pelaksana audit investigatif yang memberi keterangan ahli demi keadilan.

C. Akuntan Forensik di Pengadilan

     Di sektor publik, para penuntut umum  menggunakan ahli dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jendral dari Departemen yang bersangkutan. Di pihak lain, terdakwa dan tim pembelanya menggunakan ahli dari kantor-kantor akuntan publik.

     Ahli-ahli selaku pribadi dan lembaga (BPK) antara lain :

• Kompetensi ahli
• Sebtansi keterangan ahli
• Pengolahan informasi
• Kepemilikan atas keterangan ahli
• Kebebasan memberikan pendapat
• Batas

D. Sengketa

     Sengketa bisa terjadi karena satu pihak merasa haknya dikurangi, dihilangkan atau dirampas oleh pihak lain. Hak yang dikurangi atau dihilangkan ini bisa berupa:

• Uang atau aset lain
• Reputasi
• Peluang bisnis
• Gaya hidup
• Hak – haklain yang berkaitan dengan transaksi bisnis